METROUPDATE.ONLINE – BENGKULU – Sinergi kebijakan moneter dan fiskal dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memperkuat optimisme permintaan domestik guna mendorong intermediasi produktif dan investasi berkualitas di Provinsi Bengkulu.
Hal tersebut mengemuka dalam Sarasehan Perekonomian Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Bengkulu Edisi Mei 2026 dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR) yang mengusung tema “Sinergi Moneter dan Fiskal: Memperkuat Stabilitas dan Optimisme Permintaan Domestik Guna Mendorong Intermediasi Produktif dan Investasi Berkualitas di Provinsi Bengkulu”, di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (28/7/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Ismail, serta ekonom nasional Aldian Taloputra yang memaparkan prospek perekonomian Indonesia dan tantangan ekonomi global.
Dalam paparannya, Wahyu Yuwana Hidayat menyampaikan bahwa perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan akibat tingginya ketidakpastian, kebijakan tarif perdagangan sejumlah negara, serta suku bunga global yang masih tinggi. Meski demikian, Bank Indonesia tetap optimistis kondisi ekonomi akan membaik dalam beberapa tahun ke depan.
Ia mengatakan Bank Indonesia tetap berkomitmen menjaga stabilitas moneter sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi melalui berbagai instrumen kebijakan.
“Bank Indonesia mempertahankan BI Rate di level 5,75 persen sebagai langkah menjaga stabilitas sekaligus tetap mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi,” ujarnya.
Selain itu, BI juga terus memperkuat implementasi Local Currency Transaction (LCT) dengan sejumlah negara mitra untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
Untuk Bengkulu, Wahyu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada Triwulan II 2026 berada pada kisaran 4,5 hingga 5,1 persen. Sementara inflasi secara umum masih terkendali sehingga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, BI juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui digitalisasi sistem pembayaran dan pelayanan tanpa harus menambah jenis maupun tarif pajak baru.
Sementara itu, perwakilan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP), Ismail, memaparkan perkembangan kebijakan fiskal regional serta pentingnya sinergi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Sedangkan ekonom nasional Aldian Taloputra menyampaikan outlook perekonomian Indonesia tahun 2026. Menurutnya, fokus utama pemerintah dan otoritas ekonomi saat ini adalah menjaga stabilitas harga agar daya beli masyarakat tetap terpelihara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Ia menjelaskan, harga bahan bakar minyak (BBM) hingga saat ini masih belum mengalami kenaikan karena tetap dikendalikan pemerintah. Sementara itu, kenaikan harga sejumlah kebutuhan rumah tangga masih berada dalam rentang yang dinilai terkendali dan sesuai dengan sasaran inflasi Bank Indonesia.
Aldian juga menilai kondisi suku bunga masih relatif stabil sehingga diharapkan tetap mampu mendukung aktivitas ekonomi, investasi, dan dunia usaha di tengah dinamika ekonomi global.
Melalui sarasehan ini, diharapkan terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, otoritas fiskal, akademisi, dan pelaku usaha dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, meningkatkan intermediasi sektor produktif, serta mendorong investasi berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu yang berkelanjutan.**Muf
